Mataram – NTB (analisisntb) –Pengganti Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj Lale Prayatni Gita Ariadi, memimpin pertemuan koordinasi bersama organisasi yang peduli terhadap anak-anak di Provinsi NTB untuk membahas masalah Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan. Pertemuan ini dilaksanakan di Pendopo Gubernur pada Kamis (19/10/23).
Pada kesempatan tersebut, Bunda Lale, panggilan akrabnya, menekankan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak di sekolah adalah masalah yang memerlukan perhatian serius dan prioritas dari pemerintah.
“Kita perlu mencari solusi dan merumuskan berbagai tindakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam menangani masalah ini,” ungkap Bunda Lale.
Dalam konteks ini, Bunda Lale menekankan tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam pertemuan tersebut. Pertama, perlu disusun rencana aksi yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi para siswa. Kedua, diperlukan upaya untuk mengurangi penyebaran berita palsu (hoax) terkait kekerasan di dunia pendidikan dan menggarisbawahi peran orang tua dalam mengumpulkan informasi selama anak-anak bersekolah.
“Melalui langkah-langkah ini, kami berharap dapat meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik, baik untuk siswa maupun guru,” tambahnya.
Sementara itu, Dra. Nunung Triningsih, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, memberikan laporan tentang perkembangan kasus kekerasan terhadap anak di wilayah NTB. Jumlah kasus tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dengan jumlah korban yang tercatat menurun hingga September 2023.
“Kami terus berupaya menyosialisasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di berbagai lembaga pendidikan di NTB,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, dihasilkan beberapa kebijakan yang akan diimplementasikan untuk mencegah kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan. Dr. Aidy Furqon, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, memberikan rincian tentang kebijakan tersebut, yang akan menjadi perhatian utama pemerintah untuk diterapkan di setiap sekolah di NTB. Beberapa poin penting termasuk pembentukan tim satuan tugas pencegahan di tingkat provinsi dan di sekolah-sekolah, pendidikan kesehatan mental bagi anak-anak, serta pendekatan yang lebih terstruktur dalam pola asuh oleh orang tua.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Agama NTB, Lembaga Perlindungan Anak NTB, dan berbagai lembaga kesejahteraan anak lainnya.