Desa Kawo, sebuah permata tersembunyi di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, baru-baru ini menyita perhatian sebagai perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam prestisiusnya ajang Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tingkat Nasional Tahun 2023. Keberhasilan ini tak lepas dari dedikasi dan komitmen tinggi Pemerintah Desa Kawo untuk menjadikan transparansi sebagai pondasi utama dalam pemerintahan mereka.
Tim visitasi yang terdiri dari perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, turut memberikan pengakuan atas kinerja luar biasa Desa Kawo. Proses penilaian yang dilakukan langsung di desa pada tanggal 13 November 2023, melibatkan kuisioner yang telah diisi sebelumnya oleh pihak desa.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mendukung keterbukaan informasi publik tidak hanya di tingkat desa tetapi juga di tingkat kabupaten. Kunjungan tim visitasi di Desa Kawo dianggap sebagai langkah konkret untuk mengukur sejauh mana desa ini memahami dan menerapkan aspek-aspek keterbukaan informasi.
Pengakuan atas persiapan yang baik untuk visitasi ini menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi Desa Kawo. Melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk pejabat dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang berasal dari Kawo, memberikan gambaran bahwa keterbukaan informasi di desa ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga seluruh komunitasnya.
Wakil Bupati berharap Desa Kawo bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Lombok Tengah. Keterlibatan Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah dinilai krusial dalam membina Desa Kawo hingga berhasil meraih apresiasi tingkat nasional ini.
Dalam perspektif Komisioner Komisi Informasi Pusat, Samrotunnajah Ismail, kegiatan apresiasi ini merupakan sinergi dari berbagai instansi pemerintah yang mendukung keterbukaan informasi publik. Langkah ini diambil untuk mendorong terpenuhinya hak asasi manusia dalam hal akses informasi yang mudah dan benar.
Lebih lanjut, kegiatan ini diarahkan untuk merangsang transparansi, akuntabilitas, good governance, serta memberikan peluang bagi desa-desa lain untuk meneladani Desa Kawo dalam membangun tingkat keterbukaan informasi publiknya. Komitmen Pemerintah Desa Kawo untuk membentuk regulasi dan mengalokasikan anggaran sebagai dukungan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) desa, menjadi salah satu poin penting dalam proses penilaian.
Sekretaris Desa, Mariono, menjelaskan bahwa “Pemerintah desa sangat transparan, dan semua bentuk informasi keuangan dan pembangunan desa bisa diakses langsung melalui website desa Kawo.” Keberhasilan Desa Kawo di tingkat nasional tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakatnya dan sekaligus menunjukkan bahwa transparansi bukanlah sekadar slogan, tetapi praktek nyata dalam pengelolaan pemerintahan desa. Dengan prestasi ini, Desa Kawo membuktikan bahwa transparansi adalah kunci keberhasilan dalam membangun masyarakat yang partisipatif dan maju.