(Analisis-NTB): Mataram – Real Estat Indonesia (REI) Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan pembangunan perumahan di lahan pertanian di Lombok Barat telah mengikuti izin dari pemerintah daerah. Hal ini disampaikan Ketua REI NTB, Heri Susanto, pada Kamis (2/1/2025), menanggapi kekhawatiran Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah.
Heri menyebut pembangunan perumahan di kawasan seperti Labuapi, Gunungsari, dan Kediri—yang merupakan penyangga Kota Mataram—tidak bisa dihindari. “Kalau mau buat rumah di gunung, siapa yang mau tinggal? Pengembang hanya mengikuti tata ruang yang ditentukan pemerintah,” ujarnya.
Respon Terhadap Kritik Fahri Hamzah
Wamen PKP, Fahri Hamzah, sebelumnya menyatakan kesedihan melihat maraknya alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan, yang dianggap dapat mengancam swasembada beras. Namun, Heri menegaskan bahwa tanggung jawab tata ruang ada di tangan pemerintah.
“Saya pikir ini tanggung jawab bersama. Pengembang menunggu solusi tata ruang yang lebih baik dari pemerintah,” ujar Heri.
Heri juga menanggapi wacana pembangunan rumah susun di Kota Mataram yang diusulkan Fahri. Menurutnya, ide itu perlu mempertimbangkan trauma masyarakat akibat gempa 2018. “Banyak warga NTB masih trauma tinggal di bangunan bertingkat. Itu jadi tantangan untuk realisasi rumah susun,” katanya.
Tantangan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
Heri mengungkapkan tantangan lain yang dihadapi pengembang adalah proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dari 10 calon pembeli, hanya 4 yang lolos kriteria perbankan.
“Permasalahan ini perlu solusi, terutama dalam mempercepat waktu akad dan mendukung MBR agar layak menerima subsidi perumahan,” jelasnya.
REI NTB juga mendesak pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk memutihkan pinjaman petani dan nelayan. “Langkah ini penting agar petani dan nelayan bisa ikut program subsidi perumahan demi mendukung target pembangunan 3 juta rumah,” tambah Heri.
Harapan Masa Depan
Sementara itu, Fahri Hamzah dalam kunjungannya ke Perumahan Nata Alam Mavila 3, Desa Kuranji, Lombok Barat, menggarisbawahi pentingnya solusi perumahan yang tidak hanya terjangkau tetapi juga layak huni. “Kita ingin memastikan rumah itu murah dan memenuhi standar layak untuk semua masyarakat,” ujar Fahri.
Dengan tantangan dan peluang yang ada, REI NTB menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program perumahan nasional, sambil berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan yang mendukung pengembang dan masyarakat NTB secara luas.