Analisis-NTB: Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk mendukung kemandirian pangan dengan memastikan tidak ada impor beras, baik dari luar daerah maupun luar negeri. Kebijakan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Penyerapan Gabah oleh Bulog NTB, yang dipimpin oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, di ruang rapat Anggrek Kantor Gubernur NTB, Senin (13/01).
“Kita tidak boleh impor beras. Pemprov NTB akan terus mendukung Bulog dalam menyerap gabah langsung dari petani,” ujar Wirajaya Kusuma. Langkah ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan gabah lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani NTB.
Wakil Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Musazdin Said, menyatakan bahwa Bulog menargetkan penyerapan hingga 551.000 ton gabah dari petani pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang mendorong kemandirian pangan nasional tanpa impor komoditas strategis seperti beras, jagung, garam, dan gula pasir.
“Dengan kapasitas produksi gabah kering giling di NTB yang mencapai 1,4 juta ton per tahun, kami optimis target ini bisa tercapai, asalkan petani atau Gapoktan tidak menjual hasil panennya keluar daerah,” jelas Musazdin.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB yang turut hadir dalam rapat menambahkan bahwa kerja sama antara pemerintah, Bulog, dan petani menjadi kunci untuk menjaga kestabilan pasokan pangan lokal. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada petani agar memprioritaskan penjualan gabah ke Bulog demi menjaga ketahanan pangan daerah.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Bulog NTB, Dinas Ketahanan Pangan, dan instansi terkait lainnya, yang sepakat untuk mempercepat realisasi program serapan gabah lokal.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menjamin pasokan beras untuk masyarakat NTB, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.