Analisis-NTB: Mataram – Memulai pelaksanaan anggaran tahun 2025, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Semester I 2025 pada Rabu (22/1/2025). Acara ini berlangsung di Aula KPPN Mataram dan dihadiri oleh jajaran KPPN di wilayah kerja Kanwil DJPb NTB serta sejumlah Satuan Kerja.
Momen istimewa dalam Rakorda ini adalah penyerahan penghargaan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si. Miq Gita, sapaan akrabnya, menerima penghargaan atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dekonsentrasi/Transformasi Pembangunan Terbaik.
Penghargaan ini diberikan berdasarkan kualitas pelaksanaan anggaran yang dinilai dari aspek perencanaan, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap regulasi. Miq Gita menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi pendorong semangat bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk terus mengawal pelaksanaan APBN dan APBD secara optimal.
“Kami berkomitmen untuk membelanjakan anggaran secara tepat sasaran, memacu pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan tata kelola yang lebih sehat. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat NTB,” tegas Miq Gita, pria kelahiran Puyung, Lombok Tengah.
Pada Rakorda tersebut, Kakanwil DJPb NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, S. Si., M.A., M.T., juga memberikan penghargaan kepada sejumlah Satuan Kerja dengan kinerja terbaik dalam delapan kategori. Di antaranya adalah Dinas Pemuda dan Olahraga NTB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, serta Sekretariat Daerah NTB yang berhasil meraih penilaian kategori Sangat Baik.
Dalam sambutannya, Ratih Hapsari menggarisbawahi bahwa APBN 2025 dirancang untuk menghadapi tantangan global, seperti konflik regional dan melemahnya investasi, yang dapat memengaruhi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang adaptif dan tepat sasaran menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.
“Kondisi global saat ini mengharuskan kita untuk lebih cermat dalam memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Pengelolaan APBN yang akuntabel akan mendukung pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di NTB,” ujarnya.
Ratih juga menegaskan komitmen Kanwil DJPb NTB dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan transparan. “Seluruh layanan kami bebas biaya. Kami mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan penyimpangan melalui saluran pengaduan resmi Kementerian Keuangan di wise.kemenkeu.go.id,” tutupnya.
Dengan penghargaan ini, Pemerintah Provinsi NTB semakin optimis dalam menjalankan program-program pembangunan yang inovatif dan berdaya guna demi kesejahteraan masyarakat. Rakorda ini menjadi awal yang baik untuk memastikan pelaksanaan anggaran 2025 berjalan sesuai target dan prinsip tata kelola yang baik