“Persetujuan DPRD NTB: PJ Gubernur NTB Fokus pada Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan”

Mataram – Pada tanggal 30 November 2023, Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB yang membahas penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024. Rapat tersebut berlangsung di Gedung DPRD Provinsi NTB, menandai langkah penting dalam memastikan pemerintahan yang baik dan mendukung isu strategis nasional.

Miq Gite, sapaan akrab Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, dalam sambutannya menyatakan bahwa penyusunan APBD 2024 adalah bagian integral dari upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu fokus utama adalah mendukung isu nasional, termasuk percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, dan peningkatan produktivitas daerah.

“Langkah ini diambil untuk memastikan Pemerintah Daerah terus mendukung isu strategis nasional, yaitu percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, dan peningkatan produktivitas daerah,” jelas Miq Gite.

Pentingnya melibatkan Provinsi NTB dalam perhelatan nasional dan internasional juga menjadi sorotan dalam pidato Miq Gite. Ia berharap agar provinsi ini terus eksis sebagai daerah yang mampu memfasilitasi penyelenggaraan berbagai event berskala nasional dan internasional. Dalam pandangan Miq Gite, hal ini dapat memberikan dampak positif terutama dalam meningkatkan aktivitas perekonomian, yang selanjutnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Kita akan terus mengupayakan agar segala event di tanah Bumi Gora ini, kemudian akan memberikan dampak positif terutama bagi meningkatnya aktivitas perekonomian yang dapat berdampak pada meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Miq Gite juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia. Menurutnya, segala proses yang telah dilalui harus memastikan bahwa pembangunan di NTB tidak hanya merujuk pada pembangunan infrastruktur, namun juga pada aspek-aspek kesejahteraan masyarakat.

“Segala proses yang telah dilalui ini, menyadarkan kita semua, bahwa tugas untuk memastikan keberhasilan pembangunan di NTB bukanlah kerja individu, cita-cita luhur ini tidak akan mampu tercapai tanpa dukungan kerjasama yang positif dari segala pihak baik eksekutif, legislatif, dan segenap perangkat dan masyarakat di tanah NTB yang kita cintai,” ungkap Miq Gite.

Sementara itu, Sekretaris Dewan DPRD Provinsi NTB, Drs. H. Surya Bahari, M.Pd, menjelaskan bahwa DPRD Provinsi NTB telah menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD NTB tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Keputusan ini diambil setelah mendapatkan evaluasi dari Menteri Dalam Negeri.

“Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi NTB tahun anggaran 2024 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024,” jelasnya.

Dengan persetujuan ini, harapan besar kini terletak pada implementasi rencana dan kebijakan yang tertuang dalam APBD 2024. Semua pihak, baik dari eksekutif, legislatif, maupun masyarakat, diharapkan dapat bersinergi dalam merealisasikan visi pembangunan yang telah diamanatkan. Sebuah tahun baru bagi NTB, yang diharapkan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.