Miq Gita, Penjabat Gubernur NTB, Menerima Penghargaan NTB Provinsi Informatif di Istana Wapres RI

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sekali lagi memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Penjabat Gubernur NTB, Drs H Lalu Gita Ariadi, M.Si secara langsung menerima penghargaan tersebut. Acara penyerahan penghargaan berlangsung di Jakarta pada Selasa, 19 Desember 2023, dan dihadiri oleh Wakil Presiden RI Prof. Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin serta Menteri Kominfo RI Budi Arie Setiadi.

NTB meraih penghargaan KIP di tingkat nasional selama lima tahun berturut-turut. Prestasi ini membuat NTB dikenal sebagai Provinsi Informatif, bahkan menjadi contoh bagi banyak daerah lain yang ingin meningkatkan keterbukaan informasi. Faktanya, NTB menjadi tuan rumah dalam Rakornas KI Se Indonesia pada awal Agustus 2023, acara ini diikuti oleh lebih dari 400 peserta dari Komisi Informasi di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan penganugerahan KIP 2023 ini, Wakil Presiden RI memberikan selamat kepada semua lembaga publik di Indonesia yang meraih predikat informatif. Beliau menekankan bahwa KIP adalah unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang juga menjadi kunci utama dalam keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia.

Ma’ruf Amin menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik memiliki peran besar dalam merawat demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Komisi Informasi yang memantau KIP telah hampir terbentuk di seluruh Indonesia. Tingkat kepatuhan badan publik dalam menyelenggarakan KIP juga semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Beliau juga menyampaikan kebanggaannya karena Indonesia, berdasarkan survei Perserikatan Bangsa-Bangsa, ditempatkan sejajar dengan negara-negara maju seperti Denmark, Amerika Serikat, dan Jepang dalam hal keterbukaan informasi publik.

Wapres berharap bahwa prestasi ini akan mendorong semangat perbaikan. Keterbukaan Informasi Publik harus menjadi bagian dari upaya kolaboratif dan berkelanjutan, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat desa.

(Sumber: novita, opik, diskominfotik ntb)