Selama lima tahun berturut-turut, Pemerintah Provinsi NTB telah mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
Pada tahun 2023, penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Penjabat Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. Oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, dalam sebuah acara di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2023. Keprestasian Provinsi NTB sebagai Provinsi Informatif telah menarik perhatian banyak daerah yang kemudian mengambil Provinsi NTB sebagai studi percontohan. Terbukti dengan Provinsi NTB menjadi tuan rumah pada Rakornas KI Se Indonesia di awal Agustus 2023 yang dihadiri oleh lebih dari 400 peserta dari Komisi Informasi se-Indonesia.
Pada penganugerahan KIP tahun 2023 ini, Wakil Presiden RI menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh lembaga publik di Indonesia yang memperoleh penghargaan informatif di tahun ini. Beliau menekankan bahwa KIP menjadi unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang juga menjadi penentu keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia.
“Keterbukaan informasi publik adalah fondasi utama dalam menjaga demokrasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Wakil Presiden juga menyoroti bahwa Komisi Informasi yang memantau KIP kini hampir tersedia di seluruh Indonesia. Tingkat ketaatan badan publik dalam melaksanakan KIP juga semakin meningkat. Pada tahun 2018, hanya 15 badan publik yang tergolong informatif, sementara pada tahun 2023, angka tersebut melonjak drastis menjadi 139. Sebaliknya, jumlah lembaga publik yang tidak informatif pada tahun 2018 sebanyak 303, mengalami penurunan menjadi hanya 147 lembaga saja di tahun 2023.
Wapres juga menyampaikan kebanggaannya karena berdasarkan survei Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia dianggap sejajar dengan sejumlah negara maju seperti Denmark, Amerika, dan Jepang.
“Semoga ini dapat menjadi dorongan dan motivasi bagi kita semua untuk melakukan perbaikan. Keterbukaan Informasi Publik harus menjadi bagian dari kerja kolaboratif dan berkelanjutan, tidak hanya di tingkat pusat tapi juga sampai ke tingkat desa,” harapnya dalam penutupan sambutannya. (novita, opik, diskominfotik ntb)