Jakarta (analisisntb.com) – Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM, melaksanakan studi komparasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, yang dipimpin oleh Dr. Ir. Ismail, M.T. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat SDPPI pada Kamis (22/08).
Dalam pertemuan tersebut, Dr. Najamuddin menyampaikan informasi mengenai Indeks Masyarakat Digital (IMDI), yaitu sebuah alat ukur untuk menilai tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan mereka.
Provinsi NTB berhasil meraih nilai IMDI sebesar 47,665 pada tahun 2023, yang didapat dari survei Indeks Masyarakat Digital dan pemantauan portal IMDI. Nilai ini berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 43,18.
“Alhamdulillah, saya bersyukur IMDI NTB berada di atas rata-rata nasional, terutama dalam salah satu dari lima domain IMDI yang terkait dengan infrastruktur,” kata Dr. Najam.
Ia juga menjelaskan bahwa nilai IMDI bersifat agregat, yang artinya nilai ini akan meningkat seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh kabupaten/kota di NTB. Jika kabupaten/kota mengalami kemajuan, maka nilai IMDI di tingkat provinsi juga akan meningkat. Beberapa kabupaten yang menunjukkan kemajuan signifikan antara lain Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.
Selain itu, Dr. Najam juga membahas tentang kebutuhan penambahan bandwidth di Base Transceiver Station (BTS) yang telah beroperasi di NTB, termasuk di Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Wilayah ini memiliki potensi besar, seperti pariwisata, perikanan, dan peternakan, namun masih mengalami keterbatasan sinyal 2G dan ada BTS yang tidak beroperasi.
“Di sana masih hanya mendapatkan sinyal 2G, padahal potensi wilayah tersebut sangat besar, termasuk pariwisata, perikanan, peternakan, dan pertanian jagung. Selain itu, ada juga BTS yang tidak beroperasi di Pulau Lombok, khususnya di sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Utara, yang topografinya membuat BTS lebih rendah dari pegunungan,” jelasnya.
Studi komparasi ini dihadiri oleh seluruh pejabat eselon 3 Dinas Kominfotik NTB, Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Diskominfotik NTB, serta Kepala Seksi Layanan Administrasi Pemerintah Digital UPTD Pusat Layanan Digital.
Dirjen SDPPI, Dr. Ir. Ismail, M.T, menegaskan bahwa digitalisasi adalah sebuah keharusan, karena proses digitalisasi akan memberikan efek multiplier yang signifikan. Banyak sektor, seperti keuangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, dan UMKM, sangat bergantung pada digitalisasi.
“Digitalisasi adalah sebuah keharusan, baik di tingkat pusat maupun daerah, semua pihak harus serius dalam hal ini karena digitalisasi memberikan efek multiplier yang memperbesar dampak dari berbagai proses lainnya,” ujarnya.
Terkait area blank spot, Dr. Ismail menekankan bahwa hal ini menjadi perhatian bersama, tidak hanya di NTB tetapi juga di beberapa wilayah lainnya, dengan upaya yang terus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.
“Ini harus menjadi isu utama, dan kita perlu mengevaluasi peran Pemda dalam mendorong konektivitas yang efektif, tidak hanya oleh Dinas Kominfotik, tetapi juga oleh dinas-dinas lainnya,” tambahnya.