NTB (analisisntb.com) – Saat pendaftaran atau kampanye calon kepala daerah dimulai, baik di tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan bupati atau wali kota, maupun pemilihan gubernur dan wakil gubernur, selalu menarik untuk diamati.
Banyak massa yang mengikuti para kandidat, membawa berbagai atribut dukungan. Ini bisa jadi menandakan bahwa para calon memiliki basis pendukung yang kuat, tetapi juga bisa mengisyaratkan bahwa ada massa yang sengaja dikerahkan.
Jika melihat kembali pengalaman dari pemilihan legislatif, banyak calon anggota legislatif yang akhirnya gagal karena kurangnya dukungan logistik. Apakah hal ini juga akan terjadi dalam pemilihan kepala daerah?
Kita tidak ingin berspekulasi buruk, tetapi realistis. Ketika para pemimpin menjanjikan sesuatu kepada rakyat namun gagal mewujudkannya, kekecewaan masyarakat akan terus terakumulasi.
Akibatnya, politik transaksional menjadi kenyataan di masyarakat.
Mungkin saja, politik transaksional ini mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap para pemimpin. Ironis, tetapi hal ini sering terdengar dalam obrolan di warung kopi.
Ditambah lagi, laporan media tentang dugaan kasus politik uang seharusnya menjadi peringatan bagi para calon pemimpin untuk introspeksi dan menunjukkan teladan yang diharapkan rakyat.
Masyarakat memiliki banyak panutan dari sejarah kehidupan manusia yang mereka jadikan referensi. Mereka mendambakan kehidupan seperti yang diceritakan oleh orang tua mereka: kebutuhan sandang pangan yang terpenuhi dan kehidupan yang damai.
Masyarakat memiliki impian tentang “Bhinneka Tunggal Ika” dalam kehidupan, dengan saling menghargai di tengah perbedaan.
Pandangan-pandangan ini akan terus hidup dan berkembang, baik dalam khayalan maupun dalam kenyataan. Sehingga, setiap kali ada pemilihan pemimpin, harapan masyarakat kembali tumbuh. Pertanyaannya, mampukah para calon pemimpin mewujudkan impian masyarakat? Kita tunggu aksi nyata, bukan sekadar janji.