.
Mataram – (Analisis-NTB): Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, bersama Plh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Yasrul, S.Kom., M.Eng, memimpin persiapan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Ruang Kerja Pendopo Gubernur NTB, Selasa (12/11). Persiapan ini dilakukan sebagai langkah memastikan transparansi informasi dan mempertahankan predikat “Informatif” yang telah diraih NTB sejak 2018.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Hassanudin menyampaikan apresiasi kepada tim Diskominfotik NTB yang telah bekerja keras menyiapkan uji publik Monev ini, yang rencananya akan digelar pada 13 November 2024. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi yang bukan hanya berupa data, tetapi juga manfaat nyata bagi masyarakat.
“Provinsi NTB setiap tahun masuk sebagai provinsi informatif. Harapan kami, apa yang kita sajikan benar-benar menunjukkan fakta di lapangan, sehingga masyarakat merasakan dampaknya,” ujarnya.
Pj Gubernur menegaskan bahwa pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang transparan adalah tanggung jawab pemerintah, dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas program ini secara berkelanjutan. “Ini adalah hak publik yang harus kita penuhi. Semoga ke depan program ini semakin baik, dan kita dapat mendukung hak-hak masyarakat dalam akses informasi publik,” tambahnya.
Sementara itu, Plh Kadis Kominfotik NTB, Yasrul, menjelaskan bahwa NTB telah mengisi seluruh kuesioner sebagai syarat utama dalam uji publik ini. Menurutnya, tema yang diusung dalam Uji Publik oleh Komisi Informasi Pusat kali ini adalah “Kebijakan dan Strategi Badan Publik Memenuhi Hak Akses Masyarakat Atas Informasi Publik.”
“Insya Allah tahun ini NTB kembali mendapatkan predikat Informatif,” ungkap Yasrul, yang hadir bersama Kepala Bidang Persandian dan Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Diskominfotik NTB.
Dengan persiapan matang ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap hasil dari Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik bisa kembali memperkuat posisinya sebagai provinsi yang transparan, serta menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat.