Mataram – Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, menegaskan komitmennya dalam pertemuan dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB pada Senin, 13 November 2023. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Miq Gite menyatakan kesiapannya untuk mengawal program pemerintah pusat dalam stabilisasi harga beras di NTB.
“NTB siap kawal program pemerintah pusat dan menjaga stabilitasi harga pangan,” ujar Miq Gite, menegaskan komitmen untuk mendukung langkah-langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan.
Dalam arahannya kepada TPID, Gubernur Miq Gite menekankan pentingnya mempertahankan NTB sebagai lumbung pangan nasional. “Kedepan, NTB harus terus mempertahankan pada komponen harga, ketersediaan pangan, dan mekanisme kerja Bulog NTB,” jelasnya.
Pemerintah pusat telah hadir melalui berbagai program, termasuk bantuan pangan sebesar 10 kg per Kepala Keluarga (KPM) setiap bulannya, yang memberikan manfaat langsung kepada sekitar 603 ribu warga NTB. Selain itu, upaya pemenuhan kebutuhan beras di pasar melalui Program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) dan pasar murah di desa-desa menjadi langkah konkret dalam mengatasi kenaikan harga beras.
Untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut, stok beras yang mencukupi menjadi kunci. Bulog Provinsi NTB telah menyalurkan sekitar 8.700 ton beras setiap bulannya, mencakup sekitar 19 persen dari konsumsi masyarakat NTB yang mencapai 45.000 ton beras per bulan.
Awalnya, bantuan pangan dijadwalkan berakhir pada November 2023. Namun, melalui Rapat Koordinasi terbatas, Presiden memutuskan untuk melanjutkan bantuan pangan hingga Desember 2023 dan dilanjutkan kembali dari Januari hingga Juni 2024. Keputusan ini diambil karena dinilai efektif dalam menahan kenaikan harga beras di pasar.
Dengan dilanjutkannya bantuan pangan, stok beras di Bulog Provinsi NTB dihitung kembali, dan saat ini mencapai 15.775 ton. Dengan alokasi 8.700 ton setiap bulan, stok tersebut diharapkan cukup hingga akhir Desember 2023.
Pemerintah pusat juga meminta agar bantuan pangan terus dilanjutkan untuk menjaga stabilitas harga beras dan kondisi politik yang kondusif. Badan Pangan Nasional merilis perkiraan bahwa panen akan mundur 2 bulan menjadi Mei 2024 akibat pengaruh El Niño.
Untuk mengantisipasi dampak ini, dipertimbangkan penambahan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari provinsi lain ke NTB. Penambahan ini dianggap realistis mengingat panen di wilayah NTB masih di bawah kebutuhan konsumsi hingga Januari 2024. Stok CBP ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bantuan pangan gratis, pemenuhan stok pasar, dan Gerakan Pasar Murah di desa-desa.
Penjabat Gubernur Miq Gite menekankan pentingnya mendukung program pusat dan daerah secara bersama-sama. “Program pusat dan daerah kita harus sama dan didukung, program-program ini baik untuk menjaga inflasi dan kondusifitas daerah terlebih di tahun politik ini,” tutupnya.
Pertemuan ini tidak hanya menjadi wadah diskusi, tetapi juga menghasilkan komitmen bersama antara Penjabat Gubernur Miq Gite dan TPID NTB untuk terus bekerja sama dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan memastikan distribusi pangan yang efisien. Dengan langkah-langkah konkret yang diambil, NTB semakin kokoh sebagai lumbung pangan nasional yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia.